BIMA, TUPA NEWS.- Hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Kabupaten Bima oleh Ombudsman RI yang menetapkan Kabupaten Bima yang pada tahun sebelumnya berada pada kategori kualitas sedang/Kategori C dengan nilai 57,22 berada pada zona kuning pada penilaian lembaga tersebut pada Tahun 2023, Kabupaten Bima mengalami peningkatan signifikan dengan nilai 86,65 kategori B kualitas tinggi atau berada pada zona hijau.
Sebagai wujud apresiasi atas prestasi tersebut Selasa (16/01/2023) Kepala Perwakilan Ombudsman RI Nusa Tenggara Barat Dwi Sudarsono, SH. didampingi, Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Maladministrasi Arya Wiguna, SH., MH dan Sahabudin, SH menghadiri Penganugerahan Predikat Penilaian yang dihelat di ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima.
Wakil Bupati (Wabup) Bima Drs. H. Dahlan M. Noer yang hadir bersama Pj. Sekda Suwandi, ST.MT dihadapan para Kepala OPD dan Kabag Lingkup Sekretariat Daerah dalan arahannya menyampaikan apresiasi atas fasilitasi Ombudsman Perwakilan NTB. “Terima kasih kepada Tim Ombudsman NTB yang telah apresiasi dan kerjasama yang cukup kompak dengan tim asistensi pemerintah Kabupaten Bima atas capaian signifikan dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik,” ungkap Wakil Bupati.
Untuk mencapai hasil yang lebih baik, pejabat diminta untuk berpikir cerdas menyelesaikan hal-hal yang belum dicapai dalam kaitannya dengan pelayanan publik.
Menutup sambutannya, Wabup menyampaikan bahwa Bupati Bima selalu mendorong aparat pemerintah agar terus meningkatkan pelayanan yang berkualitas karena dengan kualitas pelayanan publik yang baik maka sumber daya manusia di Kabupaten Bima dapat ditingkatkan. Terang Wabup Dahlan.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Ombudsman RI NTB Dwi Sudarsono, SH dalam sambutannya mengatakan, kehadiran Ombudsman untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bima dan OPD yang berprestasi di bidang pelayanan publik.
Dalam delapan tahun terakhir, Ombudsman menyelenggarakan penilaian kepatuhan pelayanan publik yang mengacu pada sejumlah dimensi penilaian, antara lain kompetensi pegawai sesuai bidang, ketersediaan sarana dan prasarana, persepsi masyarakat terhadap penyelenggara negara mal administrasi dan pengelolaan pengaduan, terangnya.
Ketua Pengurus Kota (Pengkot) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Mataram ini juga dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada Kabupaten Bima yang memasuki zona hijau, 86,65 poin (kualitas tinggi) dan menjadi yang tertinggi di NTB. “Mudah-mudahan tahun depan bisa mendapatkan nilai di atas 96,” harap pendekar silat ini pada Pemerintah Kabupaten Bima.
Katanya, berdasarkan penilaian Ombudsman Tahun 2023, kategori OPD Dinsos dan PKM Bolo mendapatkan nilai A kategori kualitas tertinggi. OPD lainnya yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora), PKM (Puskesmas) Belo kategori B kualiatas Tinggi, tutupnya. (TN – 03)
COMMENTS