![]() |
Sekda H. Mukhtar saat menghadiri penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas, Jum’at (27/01/2023). |
![]() |
Sekda H. Mukhtar saat menghadiri penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas, Jum’at (27/01/2023). |
Kegiatan tersebut dikuti oleh Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM NTB diwakili Divisi Administrasi kantor wilayah HAM NTB, Sekda Kota Bima, Bupati Bima, Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, Kepala Kejaksaan Negeri Bima, Kapolres Bima Kota, Kapolres Bima Kota, Kodim 1608 Bima, Kepala BNNK Bima, Brimob Kota Bima, Lapas II B Dompu, Imigrasi III TPI Bima, Kepala Rutan Bima serta Forkopimda Kabupaten dan Kota Bima.
Kepala Kejaksaan Negeri Bima, Andhie Fajar Arianto mengatakan bahwa kita patut bersyukur karena kita memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang berintegritas. “Zona integritas harus merubah cara pandang yaitu menghindari cara-cara yang tidak berintegritas,” tegasnya
Dalam pelaksanaan diperlukan integritas yang tinggi sehingga ada 4 komponen dalam penilaian yaitu profesional, dedikasi, loyalitas dan integritas.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah NTB Anton Edward Wardhana menyampaikan bahwa reformasi birokrasi harus disesuaikan dengan dinamika birokrasi. “Jika memiliki inovasi terkait pelayanan publik atau masyarakat harus dilakukan sehingga menghasilkan outcome dari inovasi tersebut untuk masyarakat dan negara,” katanya.
Sementara itu, Sekda Kota Bima Drs. Muhtar Landa dalam sambutannya mengungkapkan pelaksanaan WBK dan WBBM telah dicoba oleh pemerintah Kota Bima dengan regulasi yang ada 6 area yang akan dicanangkan zona integritas menuju WBK dan WBBM yaitu perubahan dibidang menejemen perubahan, penataan tata laksana, penataan menejemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan kualitas kinerja, penguatan kualitas pelayanan publik.
Dengan mencanangkan zona integritas Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima, Rumah Tahanan Kelas II B Raba Bima dan Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Dompu siap menuju WBK dan WBBM. “Pemerintah Kota siap mendukung Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTB”, ucap Sekda.
Acara tersebut dirangkaikan dengan Penandatanganan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas tahun 2023 dan Penandatangan Komitmen bersama zona integritas Tahun 2023. (TN – 03)
COMMENTS