 |
| Koordinator Pengawas Kota Bima, H. Syahrir Abdullah |
Kota Bima, Tupa News.- Selama empat hari, tepatnya mulai Minggu (04/10/2020) hingga Rabu (07/10/2020) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bima yang bekerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (LPPKSPS) Solo selaku unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Mendikbud RI, di Aula SMP Negeri 1 Kota Bima mengelar ujian seleksi substandi bagi Bakal Calon Pengawas Sekolah (BCPS) yang diikuti oleh 49 orang guru dari tingkat TK, SD dan SMP.
Pernyataannya, dari 49 orang tersebut apakah akan mampu lolos ke tahap berikutnya, untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) setelah menjadi Calon Pengawas (Cawas) resmi, apalagi jumlah kebutuhan pengawas pendidikan bagi Kota Bima saat ini minim, sehingga diharapkan peserta bakal calon pengawas tersebut, bisa lolos menjadi cawas baru dinyatakan lulus dari diklat dan akhirnya mendapatkan Nomor Unik Pengawas Sekolah (NUPS), yang ditebitkan pihak LPPKSPS – Solo.
Menanggapi hal diatas, Koordinator Pengawas Pendidikan Kota Bima, H. Syahrir Abdullah, S.Pd pada Tupa News Rabu (07/10/2020) mengatakan, saat ini kekurangan pengawas pendidikan di Kota Bima hanya 15 orang saja. Untuk jenjang TK dibutuhkan 5 orang, jejang SD sebanyak 5 orang dan jenjang SMP juga 5 orang pula. “Hal ini sesuai jumlah kekurangan tenaga pengawas pendidikan saat ini, karena yang mengikuti seleksi substansi itu setelah lulus baru bisa menjadi Cawas dan mereka (49 peserta) baru sebatas bakal calon saja. Jadi kalau mereka lolos dan memiliki NUPS merupakan pengawas yang akan dipersiapkan untuk kebutuhan lima tahun kedepan,” ujarnya saat ditemui diruang pengawas pendidikan.
Kata H. Syahrir, untuk pengawas yang ditugaskan di TK akan ditempatkan 1 orang pengawas setiap kecamatan, jadi totalnya yang dibutuhkan adalah 5 orang, sesuai jumlah kecamatan di Kota Bima lima kecamatan. “Saat ini untuk pengawas TK tersisa 2 orang saja, dan keduanya akan masuk usia pensiun pada bulan Mei dan Juni Tahun 2021 akan datang, jadi harus ada cadangan penganti pengawas dimaksud,” bebernya.
Sedangkan, untuk jenjang SD idealnya dibutuhkan 2 orang tenaga pengawas per kecamatan, jadi total yang dibutuhkan 10 orang pengawas. Saat ini masih tersisa 5 orang pengawas aktif, dan belum masuk usia pensiun jadi dibutuhkan sekarang hanya 5 orang saja. Sementara pada jenjang SMP, 1 orang pengawas Mata Pelajaran (Mapel) idealnya akan membina 40 orang guru binaan, jadi 10 orang yang dibutuhkan untuk pengawas tingkat SMP.
Karena saat ini tersisa 5 orang dan belum masuk usia pensiun, dan mereka yang masih aktif pengawas dari mapel Matematika (MM) 2 orang, 1 orang dari mapel IPA, mapel Keterampilan/Seni Budaya/TIK 1 orang, Bahasa Inggiris 1 orang dan mapel Agama Islam 1 orang. Jadi saat ini yang dibutuhkan adalah pengawas dari mapel Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kreasi (PJOK) 1 orang, mapel IPS 1 satu, Bahasa Inggiris 1 orang dan Mapel Bahasa Indonesia 2 orang.
Lanjut H. Syahrir mantan Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 63 Dodu itu, untuk pengawas TK idealnya dihitung 1 orang per kecamatan, jenjang SD hitungannya 1 orang pengawas harus membina 7 – 10 sekolah atau membina 60 orang guru binaan, sedangkan untuk SMP setiap satu orang pengawas dapat membina 7 sekolah binaan atau membina 40 orang mapel.
H. Syahrir pada wawancara khusus itu, secara detail menyampaikan jumlah tenaga pengawas khusus jenjang SMP kalau dihitung jumlah mapel ditingkat SMP tentu banyak sekali dan 5 orang tenaga pengawas yang dibutuhkan sekarang tentu berbanding terbalik. Tapi perlu diketahui oleh publik, bahwa pengawas mapel pada jenjang SMP bisa digabungkan, seperti mapel IPS Terpadu bisa digabung dengan mapel PKN, dan terbukti saat ini satu orang pengawas SMP membina mapel Keterampilan/Seni Budaya/TIK (Teknologi Informasi Komunikasi), tutupnya. (TN – 04)
Jumlah Pembaca 43
COMMENTS