Foto : H. Johan Rosihan ST Anggota Komisi IV DPR RI.
JAKARTA, TUPA NEWS.- Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H. Johan Rosihan, ST Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I Pulau Sumbawa mengapresiasi langkah pemerintah dalam menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) senilai Rp 6.500/kg. Keputusan ini dinilai sebagai upaya konkret untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan Nasional.
“Kebijakan ini merupakan langkah positif dalam memberikan kepastian harga bagi petani. Dengan HPP yang lebih tinggi, petani akan mendapatkan harga yang lebih layak, sehingga mereka lebih termotivasi untuk terus menanam padi. Ini selaras dengan visi Asta Cita pemerintahan Prabowo yang menargetkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani sebagai prioritas Nasional,” ujar Johan.
Namun, Johan juga menyoroti pentingnya strategi optimalisasi serapan gabah oleh Badan Urusan Logistik (BULOG), agar kebijakan ini tidak hanya menjadi angka di atas kertas tetapi benar-benar dirasakan oleh petani di lapangan. Komisi IV DPR RI menekankan bahwa BULOG harus menyerap gabah secara maksimal, terutama dalam periode Januari hingga April 2025, guna menjaga harga tetap stabil dan tidak hanya menguntungkan tengkulak atau penggilingan swasta.
Meski memberikan manfaat bagi petani, Johan mengingatkan bahwa kenaikan HPP berpotensi mempengaruhi harga beras di pasar. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah dan BULOG untuk menyiapkan strategi stabilisasi harga, sehingga kenaikan harga gabah tidak berdampak negatif bagi masyarakat luas. “Jika harga beras naik terlalu tinggi akibat kenaikan HPP, daya beli masyarakat bisa terpengaruh. Oleh karena itu, BULOG harus lebih agresif dalam intervensi pasar dengan mendistribusikan stok beras secara efektif, terutama menjelang Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional,” tegasnya.
Menurutnya, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan stabilitas harga beras, di antaranya:
1. Fleksibilitas harga beli BULOG agar dapat bersaing dengan pasar dan tidak kalah dengan tengkulak.
2. Percepatan pembayaran kepada petani agar petani tidak dirugikan oleh proses administrasi yang lambat.
3. Peningkatan kapasitas pengeringan dan penyimpanan gabah di sentra produksi agar petani tidak kesulitan menjual hasil panennya.
4. Intervensi pasar yang tepat waktu oleh BULOG, dengan melepas stok beras untuk menekan harga jika terjadi lonjakan di pasar.
Selain itu, Johan menekankan pentingnya akses petani terhadap fasilitas pengeringan dan distribusi pupuk bersubsidi agar dampak positif dari kenaikan HPP dapat dimaksimalkan.
“Kita harus memastikan bahwa petani tidak hanya mendapatkan harga yang lebih baik, tetapi juga didukung dengan infrastruktur yang memadai. Pemerintah harus memudahkan akses mesin pengering dan pupuk bersubsidi agar produksi tetap optimal,” tambahnya.
Komisi IV DPR RI, lanjut Johan, akan terus mengawal implementasi kebijakan ini agar sejalan dengan tujuan besar pemerintahan Prabowo dalam membangun kemandirian pangan Nasional. “Kami mendukung penuh kebijakan ini, tetapi juga meminta agar eksekusinya dilakukan dengan baik. Jangan sampai petani dirugikan karena implementasi yang tidak efektif. BULOG harus bekerja maksimal, dan pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan harga beras yang stabil,” pungkasnya. (TN – 02)
COMMENTS