Walikota Bima Launching Program Menuju Kota Layak Anak

Kota Bima, Tupa News.- Pemerintah Kota (Pemkot) Bima gelar Launching Menuju Kota Layak Anak (KLA) di Gedung Seni Budaya (GSB) pada Senin (08/03/2021) dibuka secara langsung oleh Wali Kota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE. Launching tersebut sebagai langkah persiapan menuju Kota layak anak yang di selenggarakan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPA) Kota Bima.

Walikota H. Muhammad Lutfi selain membuka secara resmi juga ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama Wali Kota Bima dengan Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Kota Bima, untuk menjadikan Kota Bima menjadi Kota Layak Anak.

Acara ini juga turut dihadiri oleh Kepala Dinas DPPA Provinsi NTB, Sekretaris Daerah Kota Bima, Asisten, Staf Ahli, Kepala perangkat daerah, Camat dan Lurah lingkup Pemkot Bima, Ketua Organisasi wanita Kota Bima, Perwakilan Kapolres dan Dandim 1608/Bima.

Wali Kota Bima dalam sambutannya, menyampaikan mengenai Peraturan Menteri (Permen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011, bahwa Kota layak anak didefinisikan sebagai Kota/Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak dengan pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kebijakan pengembangan Kota layak anak saat ini telah memasuki tahun ke-8, sehingga diharapkan dalam kurun waktu tersebut Kota Layak Anak Indonesia lebih khususnya di Kota Bima, bisa memperluas jaringannya ke dunia Internasional dengan tujuan utama untuk memperoleh pengalaman terbaik dari negara lain, sehingga program dan kegiatan yang di kembangkan akan menjadi lebih inovatif.

Lanjut walikota, ada 24 indikator untuk menuju kota layak anak berdasarkan pada substansi hak-hak anak. Kota Bima sudah memenuhi 50 porsen dari total penilaian yang sudah ditentukan dan dikelompokkan dalam 5 klaster penilaian yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta yang terakhir yaitu perlindungan khusus.

“Adapun yang menjadi point terpenting dari proses pengembangan kota layak anak ini yaitu perlunya koordinasi di antara para stakeholder, agar pemenuhan hak-hak anak dapat dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, sehingga apa yang dicita-citakan bisa mewujudkan Kota Bima menjadi Kota Layak Anak dapat tercapai,” tutup HM. Lutfi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPA) Kota Bima, H. Ahmad, SE mengatakan launching sekaligus sosialisasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan komitmen antara Pemerintah Daerah dan stakeholder (orang tua, masyarakat dan dunia usaha) dalam perlindungan dan kesejahteraan anak.