 |
| Gubenur NTB dan Walikota Bima saat menghadiri rakor pemberantasan korupsi terintegrasi di Mataram. |
KPK, kata Lili, melalui Deputi Koordinasi dan Supervisi terus mendorong peningkatan sinergitas dengan segenap pemangku kepentingan melalui kegiatan koordinasi dalam upaya pencegahan dan pendidikan maupun supervisi dalam penanganan perkara.
“Sesuai dengan Perpres 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa kegiatan supervisi dilakukan meliputi tiga hal yaitu pengawasan, penelitian dan penelaahan,” ujar Lili.
Dalam pelaksanaan Supervisi, tim KPK dapat didampingi oleh perwakilan dari Bareskrim Polri dan/atau Jampidsus Kejasaan Agung RI. Kemudian kata Lili, sesuai Peraturan Pimpinan (Perpim) KPK Nomor 1 Tahun 2021, ada 7 kriteria perkara korupsi yang dapat disupervisi KPK. Satu, instansi berwenang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada KPK, adanya permintaan dari instansi berwenang, ketiga adanya kerugian negara yang besar.
Sementara itu, Kepala Polda Provinsi NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal mengapresiasi kunjungan KPK untuk melakukan koordinasi dengan pihaknya dan memberikan arahan dalam penanganan perkara. Ia juga berharap dengan koordinasi dari KPK dapat meningkatkan upaya pemberantasan korupsi baik melalui pendekatan pencegahan maupun penindakan.
Pertemuan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli yang didampingi Direktur Koordinasi Supervisi wilayah V KPK dengan APH di NTB ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas supervisi. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam melaksanakan tugas supervisi KPK melakukan pengawasan, penelitian, dan penelaahan terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Hadir dalam pertemuan dengan jajaran Polda NTB, yaitu Kapolda, Wakapolda, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) di wilayah NTB beserta jajaran. Sementara rakor dengan jajaran Kejati dihadiri oleh Kajati, Wakajati, seluruh Kajari di NTB, Asisten Pidana Khusus dan jajaran pejabat lainnya di lingkungan Kejati NTB. (TN – 03)
COMMENTS